Kubu Jokowi ingin pemilihan pimpinan MPR divoting tertutup

Unknown    10/08/2014   

Kubu Jokowi ingin pemilihan pimpinan MPR divoting tertutup

Kubu Jokowi ingin pemilihan pimpinan MPR divoting tertutup

Kilas Cepat - Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengungkapkan, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan mendorong Rapat Paripurna MPR dilaksanakan malam ini dengan satu opsi pembahasan yakni voting tertutup. Opsi ini, lanjut Tjahjo lantaran berbagai upaya musyawarah untuk mencapai mufakat tidak kunjung mendapat titik temu.

"Pengambilan keputusan politik bisa dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Siapapun utusan DPD menjadi pimpinan MPR, ternyata ada yang tidak setuju. PDI Perjuangan, NasDem, PKB dan Hanura ingin Pimpinan MPR dilakukan malam ini juga dengan voting tertutup," tegas Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (7/10).

Tjahjo menambahkan, opsi tersebut juga sudah disepakati oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Itu kesepakatan, DPD juga meminta hal itu. Kami sudah terus menawarkan opsi tapi terus dimentahkan. Siapapun yang ditunjuk DPD kami tawarkan posisi ketua, kami mengalah," ucap Tjahjo.

Koalisi Indonesia Hebat sudah mendapatkan amunisi baru setelah PPP menyatakan bergabung. PPP akan ikut barisan KIH mengajukan paket calon pimpinan MPR. PPP mengusung Hasrul Azwar sebagai calon pimpinan MPR.

Sumber Berita : Merdeka.com

Tak raih pimpinan DPR, Mega kumpulkan elite PDIP di Teuku Umar

Unknown    10/03/2014   

Tak raih pimpinan DPR, Mega kumpulkan elite PDIP di Teuku Umar

Rakornas PDIP. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Kilas Cepat — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengumpulkan elite partai berlambang banteng itu di kediamannya di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut berlangsung sejak petang tadi hingga malam ini.

Informasi yang dihimpun, Kamis (2/10), elite PDIP yang hadir antara lain Sekjen Tjahjo Kumolo, Wasekjen Hasto Kristiyanto, Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan Ketua DPP Puan Maharani dan Kepala Situation Room Prananda Prabowo.

Pertemuan itu diduga membahas strategi PDIP setelah kalah dalam perebutan kursi Pimpinan DPR. "Bahas strategi," kata Tjahjo singkat.

Seperti diketahui, Koalisi Merah Putih menguasai Pimpinan DPR. Politikus Golkar Setya Novanto terpilih menjadi Ketua DPR. Sedangkan empat wakilnya yakni Agus Hermato (Demokrat), Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS) dan Taufik Kurniawan (PAN)


Sumber Berita : Merdeka.com

Ikut Rapat Dengan SBY, Ketua KPU Sarankan Pilkada Serentak

Unknown    10/03/2014   

Ikut Rapat Dengan SBY, Ketua KPU Sarankan Pilkada Serentak

 

Ketua KPU Husni Kamil Manik. ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Kilas Cepat —  Ketua KPU Husni Kamil Manik diundang Presiden SBY untuk hadir dalam rapat terbatas kabinet yang membahas Perppu Pilkada. Saat dimintai pendapat, Husni menyarankan agar penghematan pelaksanaan pilkada dilakukan dengan menggelar pilkada serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota.

"Beberapa poin yang kami sampaikan dalam pemilukada perlu dilakukan pemilu serentak pada provinsi dan kabupaten/kota. Ini akan mengurangi biaya penyelenggaraan. Begitu juga dalam pengelolaan pemilu. Serentak akan lebih sederhana dan efektif baik pihak rentang horisontal maupun internal pemilu secara vertikal," kata Husni di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/10).

KPU juga menyampaikan jika mereka memiliki sistem informasi yang bisa digunakan dalam pilkada seperti sistem informasi logistik dan sistem informasi daftar pemilih. "Jika digunakan di pemilukada akan memudahkan prosesnya dan mengefisienkan penyelenggaraan," ujar Husni.

Terkait syarat perbaikan pilkada langsung yang diinginkan Presiden SBY, Husni menyatakan sependapat dan mendukung ide itu.

"Kami sependapat dengan ide pemerintah agar dalam proses pencalonan perlu dilakukan publikasi terbuka, biodata, publik terbuka dan secara luas mengetahui prosesnya. Kami menyediakan fasilitas media online yang bisa memberikan informasi secara luas agar masyarakat bisa melakukan semacam uji publik," jelasnya.

Husni juga menyatakan kegiatan kampanye perlu diatur seperti penggunaan alat peraga kampanye, pembatasan jenis, ukuran dan volume yang ujungnya dapat mengurangi biaya kampanye.

"Kami juga sampaikan fasilitasi kampanye di media perlu dianggarkan di anggaran penyelenggaraan dan setiap pasangan calon diberikan porsi sama agar tidak jor-joran pasangan calon yang memiliki media. Selanjutnya ada ide pembatasan dana kampanye dan memberi sanksi berat bagi calon yang melakukan fungsi kampanye," imbuhnya.

Sumber Berita : Merdeka.com